Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya website resmi Pengadilan Negeri Mentok dengan alamat http://pn-mentok.go.id.
Selamat Datang Pengadilan Negeri Mentok.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadilan Negeri Mentok Kelas II

LAPORKAN PENGADUAN!!!

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Cara Mudah Telusuri Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sebuah sistem informasi yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II

PROFESIONAL

AKUNTABEL

CERMAT

ANTUSIAS

KREDIBILITAS

PENGADILAN NEGERI MENTOK "PACAK"

previous arrow
next arrow
Slider

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Mentok telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Sistem Informasi Penelusur PekaraDirektori Putusan Pengadilan Negeri MentokE-learning Mahkamah Agung RIKomunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RIPerpustakaan Digital Pengadilan Tinggi Bangka BelitungLayanan Pengadaan Secara ElektronikE Pegawai Pengadilan Negeri Mentok (SIMPEG)



Pengadilan Mentok Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas
Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pencarian

Event

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ROL BANER
AGEN PERUBAHAN

Tautan

MA MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung R.I
MA BADILUM - MARI
Badan Peradilan Umum
JDIH JDIH - MARI
Mahkamah Agung R.I
Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung
POLRI KEPOLISIAN
Kepolisian Resor
Bangka Barat
KEJAKSAAN KEJAKSAAN
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
PEMERINTAH
Pemerintah Bangka Barat

PENGUMUMAN