pn-mentok.go.id, Bangka Barat - Bertempat di Gedung Mahligai Betason, Ketua Pengadilan Negeri Mentok Bapak Golom Silitonga, S.H., M.H. hadir Rapat Paripurna tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2018. Senin, (15/04/2019)
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka Barat Drs. Samsir, didampingi Bupati Bangka Barat Markus dengan peserta rapat anggota DPRD Babar, Forkopimda, dan OPD Pemkab Babar.
Dalam sidang paripurna, Anggota DPRD M.Kasim menyampaikan 10 Rekomendasi kepada pemerintah daerah. Adapun rekomendasi yang disampaikan yaitu :
1. Kesehatan adalah meminta Pemkab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna BPJS dan sigap dalam merespon masalah peserta BPJS. Menertibkan dan mendisiplinkan dokter jaga di tingkat Puskesmas.
2. ASN agar dilakukan peningkatan disiplin dan ditempatkan sesuai kompetensi. Meminta Tenaga kerja sukarela (TKS) berprestasi agar diangkat menjadi pegawai harian lepas (PHL).
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mengikuti perkembangan data kependudukan terbaru dan sistem pelayanan lebih cepat.
4. Pendidikan dan Olahraga agar serius meningkatkan pendidikan di setiap jenjang melalui inovasi dan pengembangan kompetensi guna mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lainnya serta memfasilitasi sarana dan prasarana atlet dan memberikan reward kepada atlet berprestasi.
5. Penegakan Perda agar agar diimplementasikan mulai dari tahapan sosialisasi sampai penegakan aturan-aturan di masyarakat.
6. Kecamatan agar berperan dalam membina dan mendampingi kelurahan dan desa.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan akurasi perhitungan biaya serta survei sebelum menentukan rincian biaya yang akan dilaksanakan.
8. Adanya kepastian dari investor terhadap lahan yang telah dikuasai dan kelanjutan dalam pelaksanaan pembangunannya, serta promosi terhadap investor baru yang ingin menanamkan modal di Bangka Barat.
9. Meningkatkan sinergitas eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan dana pusat.
10. Pemda melakukan inovasi dalam upaya menyikapi perekonomian masyarakat yang tergantung pada industri timah.
“Laporan hasil kerja tim DPRD Bangka Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki apabila ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini,” ujar Kasim (Asw)
pn mentok 
